ANAKMEDANBUNG.com, MEDAN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sumatera Utara (Badko Sumut) membongkar dugaan rekayasa infrastruktur saluran drainase primer yang semula lebar ±7 meter kini secara mengejutkan “disulap” menyempit hingga tersisa ±1–2 meter, menjadi misteri merendam pemukiman warga dan merugikan masyarakat Dusun X hingga XV, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
“Kami melihat adanya dugaan kuat pelanggaran tata ruang dan pengelolaan lingkungan yang berdampak langsung pada kerugian masyarakat. Ini bukan hanya persoalan banjir, tetapi menyangkut hak dasar warga atas lingkungan yang aman, sehat, dan layak,” kata Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Wilayah HMI Badko Sumut, M. Adil Fadhly Pane, ST, dalam keterangan resminya diterima redaksi, Selasa (7/4/2026).
Berdasarkan investigasi dan laporan warga, saluran drainase primer yang semula memiliki lebar sekitar ±7 meter kini menyempit drastis menjadi hanya ±1–2 meter di beberapa titik akibat pengalihan jalur.
Perubahan fungsi lahan dan infrastruktur ini menyebabkan daya tampung air menurun tajam, sehingga setiap hujan deras mengguyur, air langsung meluap dan melumpuhkan aktivitas warga serta merusak fasilitas umum.
“Penyempitan drainase yang sangat drastis ini adalah penyebab utama mengapa air tidak lagi tertampung. Harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas pengalihan jalur air tersebut,” tegas Adil.
Kondisi lapangan semakin diperparah dengan absennya fasilitas Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang memadai di wilayah tersebut. Akibatnya, muncul titik-titik TPS liar di sepanjang aliran drainase yang memicu penyumbatan total pada gorong-gorong.
Dampaknya pun mulai meluas ke masalah kesehatan, di mana warga mulai terancam penyakit kulit, diare, hingga risiko lonjakan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD).
“Masalah ini menumpuk, sudah saluran menyempit, sampah pun menyumbat karena tidak ada TPS resmi. Pemerintah daerah seolah membiarkan masyarakat berjuang sendirian di tengah ancaman penyakit dan kerugian ekonomi,” tambahnya.
Meskipun warga telah berulang kali mengadu kepada pemerintah tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, hingga kini belum ada tindakan nyata maupun solusi permanen yang diambil.
HMI Badko Sumut mendesak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi transparan, melakukan normalisasi drainase sesuai fungsi awal, serta menindak tegas oknum yang melakukan pengalihan jalur air.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Pembangunan tidak boleh mengorbankan masyarakat. Jika tidak ada tindakan tegas, kami akan menempuh langkah-langkah organisasi lebih lanjut demi membela hak warga Sampali,” pungkas M. Adil Fadhly Pane. [rls]