Ketika kemarahan Bisa Disewa: Mengenal Provokator dan Agitator Bayaran

ANAKMEDANBUNG.com | Ada orang yang marah karena ketidakadilan. Ada yang turun ke jalan karena kecewa. Ada pula yang berteriak karena merasa negaranya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Semua itu adalah bagian yang sah dari kehidupan demokrasi.

Tetapi ada satu fenomena yang jauh lebih berbahaya: ketika kemarahan masyarakat diproduksi, diarahkan, bahkan disewa, di situlah kita mengenal provokator dan agitator bayaran.

Mereka tidak selalu hadir dengan wajah garang. Pada zaman media sosial, seorang provokator bahkan tidak perlu berdiri di tengah kerumunan. Ia dapat bekerja dari sebuah kamar, menggunakan telepon genggam, akun anonim, video pendek, potongan berita, atau kalimat yang sengaja dirancang untuk membangkitkan kemarahan.

Yang dijual bukan sekadar kata-kata, yang dijual adalah pengaruh.

𝗗𝗮𝗿𝗶 𝗞𝗲𝗺𝗮𝗿𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗠𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗞𝗼𝗺𝗼𝗱𝗶𝘁𝗮𝘀
Secara sederhana, provokasi bertujuan mendorong orang bereaksi secara emosional, sedangkan agitasi berusaha menggerakkan orang untuk mengambil sikap atau tindakan tertentu. Keduanya bukan barang baru dalam politik. Propaganda, agitasi dan mobilisasi massa telah digunakan jauh sebelum internet ditemukan.

Namun teknologi digital membuat semuanya jauh lebih cepat, murah dan sulit dilacak.
Penelitian mengenai pemilu Indonesia 2024 menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang penting penyebaran disinformasi politik, termasuk serangan terhadap karakter dan isu politik melalui berbagai platform digital.

Lebih menarik lagi, penelitian terhadap jaringan cyber troops di Indonesia menemukan adanya operasi yang memiliki tiga karakter penting: pendanaan tersembunyi, koordinasi yang tinggi, dan penggunaan akun anonim.

Para pelakunya bahkan dapat bekerja secara sementara berdasarkan proyek tertentu. Dengan kata lain, politik kemarahan mulai memiliki pasar tenaga kerja sendiri.

𝗧𝗲𝘁𝗮𝗽𝗶 𝗠𝗲𝗻𝗴𝗮𝗽𝗮 𝗠𝗲𝗿𝗲𝗸𝗮 𝗕𝗶𝘀𝗮 𝗕𝗲𝗿𝗵𝗮𝘀𝗶𝗹?
Pertanyaan yang lebih penting bukanlah mengapa seseorang mau dibayar untuk menjadi provokator, pertanyaannya: mengapa masyarakat mau mempercayainya? Di sinilah psikologi sosial bekerja.

Tidak ada provokator yang benar-benar berkuasa atas masyarakat yang tidak memiliki keresahan. Penelitian mengenai mobilisasi massa menunjukkan bahwa propaganda sering kali tidak menciptakan keyakinan dari nol. Ia lebih sering mengorganisasi dan mengaktifkan keyakinan, ketakutan atau kemarahan yang sudah ada sebelumnya.

Masyarakat yang menghadapi pengangguran, ketimpangan, biaya hidup tinggi, ketidakadilan hukum, korupsi atau rasa tidak memiliki masa depan akan jauh lebih mudah menjadi lahan subur bagi narasi yang menawarkan kambing hitam.

Dalam kondisi seperti itu, provokator tidak perlu menciptakan kemarahan, ia hanya perlu menemukan titik yang sudah sakit, lalu menekannya.
Inilah yang dalam kajian politik sering dikaitkan dengan konsep relative deprivation: perasaan bahwa seseorang atau kelompok memperoleh jauh lebih sedikit daripada apa yang mereka anggap layak mereka dapatkan.

Namun ketidakpuasan saja belum cukup, riset menunjukkan bahwa keluhan sosial baru lebih mudah berubah menjadi aksi kolektif ketika terdapat peluang politik, identitas kelompok, jaringan mobilisasi dan persepsi bahwa tindakan tersebut akan menghasilkan sesuatu.

Karena itu, seorang agitator yang efektif bukanlah orang yang paling keras berteriak, ia adalah orang yang paling pandai membaca keresahan.

𝗦𝗶𝗮𝗽𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗠𝗲𝗿𝗲𝗸𝗮?
Di sinilah persoalannya menjadi lebih serius. Provokator bayaran tidak selalu muncul secara spontan. Dalam politik modern, kemampuan memengaruhi publik dapat dibentuk melalui pengalaman kampanye, organisasi politik, jaringan media, kelompok kepentingan, komunitas digital, konsultan komunikasi, bahkan jaringan informal yang bekerja berdasarkan proyek.

Tidak semuanya illegal, tidak semuanya jahat.
Seorang konsultan politik, pengelola media sosial atau influencer dapat bekerja secara sah untuk menyampaikan pesan politik.

Persoalannya muncul ketika batas antara komunikasi politik dan manipulasi publik sengaja dihapus: identitas disembunyikan, informasi dipelintir, lawan didehumanisasi, dan emosi massa dipelihara untuk kepentingan tertentu.

Di Indonesia, penelitian mengenai jaringan operasi pengaruh digital menunjukkan bahwa industri tersebut dapat melibatkan koordinator, influencer, pembuat konten dan operator akun palsu yang bekerja dalam jaringan berbasis proyek.

Artinya, yang kita hadapi bukan lagi sekadar “orang bayaran”. Kita berhadapan dengan kemungkinan munculnya industri pengelolaan opini.

𝗨𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗔𝗽𝗮 𝗠𝗲𝗿𝗲𝗸𝗮 𝗗𝗶𝗴𝘂𝗻𝗮𝗸𝗮𝗻?
Tujuannya dapat bermacam-macam. Dalam politik, mereka dapat digunakan untuk menyerang lawan, membentuk persepsi publik, menciptakan tekanan, mengalihkan perhatian dari persoalan tertentu, atau membangun citra bahwa sebuah kelompok memiliki dukungan massa yang besar.

Dalam konflik sosial, teknik yang sama dapat digunakan untuk memperbesar ketegangan antarkelompok. Dalam ekonomi, keresahan publik bahkan dapat memiliki konsekuensi material: pasar menjadi tidak stabil, investasi tertunda, reputasi perusahaan atau institusi dihancurkan, dan kebijakan publik dapat dipaksa berubah karena tekanan opini.

Kajian tentang mobilisasi kelompok bahkan menunjukkan bahwa para pemimpin dapat mengeksploitasi keluhan masyarakat dengan menciptakan gambaran mengenai “musuh”, kemudian menggunakan ketakutan tersebut untuk menggalang dukungan. Maka, provokasi bukan sekadar persoalan komunikasi, ia dapat menjadi instrumen perebutan kekuasaan dan sumber daya.

𝗞𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗠𝗲𝗿𝗲𝗸𝗮 𝗗𝗶𝗴𝘂𝗻𝗮𝗸𝗮𝗻?
Biasanya ketika sebuah situasi memiliki tiga unsur: ketidakpuasan, ketegangan dan peluang. Pemilu adalah salah satunya, krisis ekonomi adalah lainnya.

Konflik sosial, pergantian kekuasaan, demonstrasi besar, kebijakan kontroversial, skandal politik, bahkan isu identitas juga dapat menjadi ladang yang subur.

Provokator datang ketika sebuah masyarakat sedang emosional, sebab masyarakat yang tenang sulit digerakkan oleh kebencian. Sebaliknya, masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil hanya membutuhkan sedikit dorongan untuk mengubah kekecewaan menjadi kemarahan kolektif.

𝗕𝗮𝗵𝗮𝘆𝗮 𝗧𝗲𝗿𝗯𝗲𝘀𝗮𝗿𝗻𝘆𝗮: 𝗠𝗮𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝘁 𝗧𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗟𝗮𝗴𝗶 𝗧𝗮𝗵𝘂 𝗦𝗶𝗮𝗽𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗦𝗲𝗱𝗮𝗻𝗴 𝗕𝗲𝗿𝗯𝗶𝗰𝗮𝗿𝗮
Inilah persoalan terbesar era digital. Dahulu orang masih dapat bertanya: siapa yang membiayai demonstrasi ini? Siapa pemilik media itu? Siapa yang mengirimkan selebaran? Sekarang pertanyaan tersebut menjadi jauh lebih sulit.
Satu pesan dapat muncul dari ratusan akun. Sebuah video dapat dipotong menjadi potongan-potongan pendek. Sebuah kebohongan dapat diulang berkali-kali sampai tampak seperti kebenaran. Algoritma kemudian melakukan sisanya.

Orang yang marah kepada pemerintah akan terus diberi konten yang membuatnya semakin marah. Orang yang membenci kelompok tertentu akan terus menemukan konten yang membenarkan kebenciannya.

Terbentuklah ruang informasi yang tertutup, bukan karena masyarakat tidak memiliki informasi. Justru karena mereka menerima terlalu banyak informasi yang semuanya mengatakan hal yang sama.

𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮 𝗛𝗮𝗿𝘂𝘀 𝗕𝗲𝗿𝗵𝗮𝘁𝗶-𝗵𝗮𝘁𝗶
Indonesia bukan negara yang kekurangan masalah. Kita memiliki ketimpangan, korupsi, persoalan lapangan kerja, konflik kepentingan, ketidakpuasan terhadap pelayanan publik dan berbagai persoalan sosial lainnya.

Semua itu harus dibicarakan secara terbuka. Jangan sampai karena takut terhadap provokator, pemerintah kemudian menganggap setiap kritik sebagai provokasi. Itu justru berbahaya, sebab demokrasi membutuhkan kritik. Yang harus dilawan bukan kemarahan rakyat, melainkan manipulasi terhadap kemarahan rakyat.

Masyarakat harus mampu membedakan antara orang yang marah karena mengalami ketidakadilan dan orang yang dibayar untuk membuat orang lain marah.

Perbedaannya mungkin tidak terlihat di permukaan, tetapi dampaknya sangat besar, sebab seorang warga yang marah mungkin hanya ingin perubahan.

Seorang agitator bayaran mungkin ingin mengubah kemarahan itu menjadi senjata untuk kepentingan orang lain.

Dan ketika sebuah bangsa tidak lagi mampu membedakan antara keresahan yang genuine dan keresahan yang direkayasa, demokrasi memasuki wilayah yang berbahaya: ketika emosi rakyat tidak lagi menjadi suara rakyat, melainkan menjadi komoditas yang dapat disewa oleh siapa saja yang memiliki uang dan kepentingan.

 

𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘀𝗶
1. Thomas, E. F. (2013). 𝘋𝘰𝘪𝘯𝘨 𝘥𝘦𝘮𝘰𝘤𝘳𝘢𝘤𝘺: 𝘛𝘩𝘦 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘱𝘴𝘺𝘤𝘩𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘮𝘰𝘣𝘪𝘭𝘪𝘻𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘢𝘯𝘥 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦𝘲𝘶𝘦𝘯𝘤𝘦𝘴 𝘰𝘧 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯. 𝘚𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘐𝘴𝘴𝘶𝘦𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘗𝘰𝘭𝘪𝘤𝘺 𝘙𝘦𝘷𝘪𝘦𝘸, 7(1), 173–200.
2. Matesan, I. E. (2020). 𝘎𝘳𝘪𝘦𝘷𝘢𝘯𝘤𝘦𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘧𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘪𝘯 𝘐𝘴𝘭𝘢𝘮𝘪𝘴𝘵 𝘮𝘰𝘷𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘴: 𝘙𝘦𝘷𝘪𝘴𝘪𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦 𝘭𝘪𝘯𝘬 𝘣𝘦𝘵𝘸𝘦𝘦𝘯 𝘦𝘹𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘰𝘯, 𝘪𝘯𝘴𝘦𝘤𝘶𝘳𝘪𝘵𝘺, 𝘢𝘯𝘥 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘷𝘪𝘰𝘭𝘦𝘯𝘤𝘦. 𝘑𝘰𝘶𝘳𝘯𝘢𝘭 𝘰𝘧 𝘎𝘭𝘰𝘣𝘢𝘭 𝘚𝘦𝘤𝘶𝘳𝘪𝘵𝘺 𝘚𝘵𝘶𝘥𝘪𝘦𝘴, 5(1), 44–62.
3. Dyrstad, K., & Hillesund, S. (2020). 𝘌𝘹𝘱𝘭𝘢𝘪𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘷𝘪𝘰𝘭𝘦𝘯𝘤𝘦: 𝘎𝘳𝘪𝘦𝘷𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘦𝘪𝘷𝘦𝘥 𝘰𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘪𝘵𝘺. 𝘑𝘰𝘶𝘳𝘯𝘢𝘭 𝘰𝘧 𝘗𝘦𝘢𝘤𝘦 𝘙𝘦𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩.
4. Mietzner, M., Muhtadi, B., & Halida, R. 𝘌𝘯𝘵𝘳𝘦𝘱𝘳𝘦𝘯𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘰𝘧 𝘨𝘳𝘪𝘦𝘷𝘢𝘯𝘤𝘦: 𝘋𝘳𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘦𝘧𝘧𝘦𝘤𝘵𝘴 𝘰𝘧 𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢’𝘴 𝘐𝘴𝘭𝘢𝘮𝘪𝘴𝘵 𝘮𝘰𝘣𝘪𝘭𝘪𝘻𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯.
5. Wijayanto, Berenschot, W., Sastramidjaja, Y., & Ruijgrok, K. (2026). 𝘛𝘩𝘦 𝘪𝘯𝘧𝘳𝘢𝘴𝘵𝘳𝘶𝘤𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘰𝘧 𝘥𝘰𝘮𝘦𝘴𝘵𝘪𝘤 𝘪𝘯𝘧𝘭𝘶𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴: 𝘊𝘺𝘣𝘦𝘳 𝘵𝘳𝘰𝘰𝘱𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤 𝘰𝘱𝘪𝘯𝘪𝘰𝘯 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘱𝘶𝘭𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘳𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢 𝘪𝘯 𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢. 𝘗𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘊𝘰𝘮𝘮𝘶𝘯𝘪𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯.
6. Subekti, D., Yusuf, M., Saadah, M., & Wahid, M. (2025). 𝘚𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢 𝘢𝘯𝘥 𝘥𝘪𝘴𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘧𝘰𝘳 𝘤𝘢𝘯𝘥𝘪𝘥𝘢𝘵𝘦𝘴: 𝘛𝘩𝘦 𝘦𝘷𝘪𝘥𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 2024 𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢𝘯 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘢𝘭 𝘦𝘭𝘦𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯. 𝘍𝘳𝘰𝘯𝘵𝘪𝘦𝘳𝘴 𝘪𝘯 𝘗𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘚𝘤𝘪𝘦𝘯𝘤𝘦.
7. Moskalenko, S., & McCauley, C. (2026). 𝘛𝘸𝘦𝘭𝘷𝘦 𝘮𝘦𝘤𝘩𝘢𝘯𝘪𝘴𝘮𝘴 𝘰𝘧 𝘳𝘢𝘥𝘪𝘤𝘢𝘭𝘪𝘻𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘵𝘰 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘰𝘳𝘪𝘴𝘮. 𝘋𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘋𝘦 𝘎𝘳𝘶𝘺𝘵𝘦𝘳 𝘏𝘢𝘯𝘥𝘣𝘰𝘰𝘬 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘗𝘴𝘺𝘤𝘩𝘰𝘭𝘰𝘨𝘺 𝘰𝘧 𝘛𝘦𝘳𝘳𝘰𝘳𝘪𝘴𝘮.