ANAKMEDANBUNG.com | “Tentara Air” murka, sekejap saja membenamkan beberapa wilayah di tiga provinsi bagian barat di Indonesia, merenggut hampir 1000 jiwa melayang dan ratusan anak manusia tak berdosa hilang lenyap belum ditemukan jenazahnya.
Bencana alam yang melanda Sumatera pada akhir November 2025 lalu telah menyisakan duka mendalam.
Namun, di tengah kepiluan ini, muncul ironi yang menyayat hati dan memicu kemarahan publik, khususnya di Sumatera Utara (Sumut). Masyarakat Sumut tampak jauh lebih intensif mengulurkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana di Aceh, alih-alih di provinsi mereka sendiri.
Pilihan ini bukan sekadar preferensi geografis. Ini adalah cerminan dari kegeraman, kekecewaan, dan hilangnya kepercayaan total terhadap tata kelola pemerintahan provinsi Sumut di bawah kepemimpinan Gubernur saat ini.
Apa sebab? Anggaran bencana dipangkas, kepercayaan publik terpangkas.
Titik didih kemarahan publik terletak pada kebijakan yang sangat kontroversial dengan pemotongan anggaran dana bencana daerah yang ironisnya lebih besar dialihkan untuk proyek infrastruktur jalan.
Maksud hati mencari cuan, puncak pergeseran dana bencana berujung menyeret Kepala Dinas PUPR Sumut ke dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ini bukan hanya masalah korupsi; ini adalah pengkhianatan terhadap keselamatan dan nyawa rakyat. Ketika alam murka, kesiapan mitigasi justru dinolkan. Rakyat Sumut berduka atas bencana yang terjadi, tetapi mereka merasa enggan bahkan menolak untuk menyalurkan bantuan melalui atau bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumut. Rasa enggan ini adalah sanksi sosial terberat bagi seorang pemimpin.
Nurani Empati vs Pencitraan Dinasti
Tiga provinsi yang dihantam “Bencana Sumatra” masyarakat tak saja terus membantu korban, tapi juga tak luput melihat sikap tiga kepemimpinan di provinsi tersebut.
Perbandingan antara respon kepemimpinan menjadi semakin tajam dan menyakitkan.
Masyarakat melihat pemimpin Pemprov Aceh, dan Pemprov Sumbar yang sama terdampak banjir, bertindak cepat dengan nurani dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Mualem menangis memikirkan kesusahan rakyatnya, setiap hari “blusukan” bukan untuk pencitraan, tapi untuk memastikan kehidupan rakyatnya yang banyak terisolir dan membawa langsung bantuan ke kampung kampung.
Mahyeldi, membatalkan acara “sakral” resepsi pernikahan ketiga putranya yang telah sedianya digelar pada 6–7 Desember 2025, merupakan langkah yang sangat tegas dan berlandaskan empati mendalam terhadap bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayahnya.
Tak sampai disitu, istri Gubernur Sumbar, Hj. Harneli Mahyeldi, dan ketiga putra dan menantunya, turun langsung menyalurkan bantuan dari anggaran yang disiapkan untuk menjamu tamu undangan resepsi pernikahan semuanya dialihkan untuk membantu korban bencana.
Tampak kedua ini memiliki nurani, empati, integritas, mendahulukan amanah jabatan, bekerja dengan nurani, menjunjung kemanusiaan, hormat pada rakyatnya, tanpa berharap viral di Medsos dan pujian dari Jakarta.
Sebaliknya, di Sumut terlihat bergerak dalam “bayang-bayang kekuatan”. Secara terang-terangan, tampak jelas adanya kekuatan mertua dan abang ipar yang masih berpengaruh hingga pucuk pimpinan negeri.
Bahkan, dukungan politik dari sejumlah besar menteri di era Presiden Prabowo ini pun diidentifikasi sebagai back up bagi menantu majikan mereka. Prioritas seolah bergeser dari pelayanan publik menjadi pelanggengan kekuasaan dinasti dan politik patronase.
Tak lagi rahasia umum, pemimpin seperti ini adalah “Pemimpin dalam Bayangan”. Kaloi bukan karena mertua, bukan siapa-siapa.
Sudah saatnya rakyat Sumut menagih kembali nurani dan pertanggungjawaban dari pemimpin mereka.
Dibanding Mualem dan Mahyeldi, kelas Sumut itu jauh di bawah, apalagi kelas politik cuma politik karbitan.
Bukan Bencana Nasional tapi Bencana Pejabat
Bencana diperparah dengan temuan kayu-kayu gelondongan berlabel atau bernomor di ujungnya. Meskipun ada bukti visual yang kuat, fenomena ini masih diklaim “bukan penebangan ilegal” – sebuah ilusi legalitas yang dijalankan dengan kekuatan dan adidaya “pejabat_kekuasaan_”.
Jika hutan habis dibabat, dan dana penanggulangan bencana ditiadakan, lantas apa bedanya bencana alam dengan bencana yang diciptakan oleh tangan manusia yang serakah?
Ini adalah tragedi yang diakibatkan oleh runtuhnya etika kepemimpinan, pergeseran prioritas dari rakyat ke dinasti, dan legalisasi perusakan lingkungan demi keuntungan segelintir elite.
Negara enggan menetapkan status Bencana Nasional, semenatara negara tak hadir sepenuhnya untuk korban.
Bahkan “ngibul” menyatakan penerangan sudah 97%, faktanya hoaks!
Kini, rakyat lebih berharap bantuan asing atau internasional. Saat harapan itu ada, negara pun melancarkan portal, menghalangi dengan aturan setiap bantuan yang hendak disalurkan harus dilaporkan lebih dulu dan wajib audit.
Akhir November 2025 adalah Bencana Sumatra pada akhirnya bukanlah Bencana Nasional__sekadar takdir alam__, melainkan Bencana Pejabat.
Jadi pantaslah kalau Bencana Sumatra ini bukan Bencana Nasional tapi “Bencana Pejabat_Kekuasaan_.**
Tulisan ini merupakan OPINI AnakMedanBung.com