“PERANG SATWA” NEGERI PARA KORUPTOR

ANAKMEDANBUNG.com | Oleh: Bapak Hasibuan

Ada yang bilang negeri kita ini kaya raya. Gemah ripah loh jinawi, katanya. Tapi kalau kita mau jujur membuka lembaran berita dari tahun ke tahun, frasa indah itu rasanya perlu dikoreksi total. Kita bukan lagi sekadar negeri yang kaya akan hamparan alamnya, melainkan telah bergeser menjadi “Negeri Para Koruptor”. Sebuah panggung sandiwara besar berskala masif di mana uang rakyat dirampok di siang bolong secara terstruktur, sementara para elitnya sibuk bertukar senyum simpul di balik jeruji besi yang menyerap fasilitas mewah bintang lima.

Sebagai bagian dari elemen yang mengawal arus informasi, kita dipaksa menyaksikan bagaimana hajat hidup orang banyak dijadikan komoditas bancakan sepanjang periode 2018 hingga tahun 2026 ini. Ingatkah kita pada tragedi kelam Blackout Sumatera? Pemadaman massal yang melumpuhkan urat nadi ekonomi dan hajat hidup jutaan rakyat di gerbang barat Nusantara itu bukanlah sekadar gangguan teknis operasional. Itu adalah buah busuk dari mega korupsi sistemik dalam pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk PLTU.

Bayangkan, bahan bakar untuk menerangi rumah rakyat jelata pun tega dikorupsi demi melicinkan rekening segelintir oligarki. Rakyat dibiarkan megap-megap dalam kegelapan, sementara rumah para koruptor gemerlap oleh kilauan uang haram. Betul-betul tak punya otak orang-orang ini, lampu rumah orang dimatikan, lampu rumah dia dipasang dari duit haram!

Belum kering luka komunal tersebut, dada kita kembali dihantam oleh skandal mega korupsi PT Asabri. Ini bukan lagi soal angka-angka kosong di atas kertas; ini adalah uang keringat, darah, dan air mata para prajurit serta purnawirawan yang sepanjang hidupnya bertaruh nyawa menjaga kedaulatan negara. Ratusan triliun rupiah menguap begitu saja di lantai bursa dan instrumen investasi bodong, dikelola oleh tangan-tangan serakah yang sudah putus urat malunya.

Sungguh sebuah ironi yang menyayat hati: mereka yang menjaga perbatasan di garis depan, justru masa tuanya dikebiri oleh koruptor berdasi di jantung ibu kota. Muka klimis, baju necis, tapi kelakuan macam perampok kelas teri tak punya harga diri!

Lalu, tengok pula bagaimana kongkalikong di sektor privat-publik yang melibatkan BUMN dan entitas daerah. Kasus dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI menjadi potret nyata bagaimana hukum bisa ditekuk dan diritualkan di bawah meja. Negosiasi utang-piutang disulap menjadi mesin pencetak uang bagi para makelar jabatan dan penguasa modal. Korupsi gaya baru ini berjalan sangat rapi, terstruktur, dan berlindung di balik benteng regulasi yang sengaja dibuat bolong-bolong.

Main cantik mereka di bawah meja, kita yang di atas meja cuma bisa melongo melihat uang negara digasak.

Di atas semua penderitaan itu, tirani yang paling menjijikkan adalah kenyataan pahit di sektor perpajakan. Kita disuguhkan sandiwara pengemplangan uang pajak—sebuah praktik lancung yang tak ubahnya seperti benalu penghisap darah rakyat. Saban hari, rakyat kecil dikejar-kejar, dipaksa taat, dan diperas keringatnya untuk membayar upeti kepada negara demi pembangunan.

Namun di saat yang sama, para penguasa modal bersekongkol dengan oknum fiskus nakal untuk melarikan triliunan rupiah uang pajak ke kantong pribadi atau menyembunyikannya di negara suaka (tax haven). Ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa; ini adalah tindakan biadab menghisap darah subjek hukum yang paling lemah.

Uang yang seharusnya menjadi jaminan kesehatan, pendidikan gratis bagi anak-anak bangsa, dan perbaikan infrastruktur jalan, justru habis dikerat untuk membiayai gaya hidup mewah dan pamer harta para pejabatnya. Rakyat disuruh taat bayar pajak sampai kurus kering, sementara kutu-kutu kupret di atas sana makin gemuk mengemplang duit negara. Mau kalian hisap sampai habis darah kami?

Di tengah rentetan skandal yang meremukkan nalar sehat ini, kondisi ekonomi wong cilik justru semakin masuk ke dalam jurang keterpurukan yang kian dalam. Ketika daya beli masyarakat merosot tajam, harga kebutuhan pokok melambung tanpa kendali, dan lapangan kerja semakin langka, para koruptor ini dengan nirmoral justru menari-nari di atas penderitaan rakyat. Mereka berdansa ria di atas tangisan ibu-ibu yang kebingungan membeli beras, dan tertawa jemawa di atas keputusasaan para buruh yang terkena PHK.

Bagi mereka, penderitaan ekonomi rakyat hanyalah latar belakang sepi yang tak berbunyi, sementara mereka terus berpesta pora menimbun harta haram. Ketimpangan ini melukai rasa keadilan kita sedalam-dalamnya: rakyat dipaksa mengencangkan ikat pinggang hingga sesak, sementara perut para pencuri uang negara kian membuncit tanpa rasa bersalah.

Hebat kali kelakuan kelen, ya? Rakyat cari makan pagi untuk makan sore aja setengah mati, kelen di sana sibuk pamer mobil mewah hasil mencuri. Gak tebal lagi muka kelen itu, sudah macam tembok beton!

Namun, yang paling memuakkan dari drama Negeri Para Koruptor ini adalah tontonan memalukan di ranah institusi penegakan hukum kita. Ketika rakyat menaruh harapan terakhirnya pada benteng keadilan, yang kita saksikan di ruang publik justru “Perang Satwa” ego sektoral antarlembaga.

Publik hari ini disuguhi istilah-istilah sindiran yang menelanjangi wibawa hukum: perseteruan antara sang Cicak, Kadal, Buaya, hingga Komodo. Lembaga-lembaga yang seharusnya bahu-membahu menyikat habis para koruptor—mulai dari institusi kepolisian, kejaksaan, komisi antirasuah, hingga unsur pertahanan hukum—malah sibuk saling intip, saling sandera perkara, dan berebut panggung ego sektoral demi eksistensi kelompok. Ketika sang Cicak mencoba menggigit, sang Buaya mengibaskan ekornya yang besar. Saat sang Kadal mencoba merayap mencari celah pengusutan, sang Komodo dengan kekuatan regulasi besarnya siap menerkam dari belakang.

Ego institusional ini sengaja dipelihara oleh sistem yang korup, membuat penegakan hukum kita tumpul ke atas, tajam ke bawah. Koruptor kelas kakap akhirnya tertawa terbahak-bahak melihat para penjaga gawang keadilan ini sibuk cakar-cakaran sendiri memperebutkan wilayah kekuasaan.

Bah, tengoklah itu! Bukannya sibuk menangkap maling, malah sibuk kelen cakar-cakaran berebut kaplingan hukum, dan menjadi maling pula. Macam anak medan bilang: “Udah pas-an kali gaya kelen itu, tapi zonk!” Rampok tangkap rampok, kelen masih sibuk main drama perang-perangan di kandang sendiri.

Semua kekacauan tata kelola negara ini bermuara pada satu muara yakni “politik pincang”. Sistem politik kita hari ini bergerak dengan kaki yang cacat sejak dalam kandungan regulasi. Satu kakinya berdiri kokoh membela kepentingan para bohir, cukong, dan oligarki partai yang menyuntikkan dana segar. Sementara kaki satunya—yang seharusnya digunakan secara konsisten untuk berjalan membela kepentingan rakyat—pincang, layu, dan sama sekali tak punya daya tawar.

Jargon “demi rakyat” hanya laku keras lima tahun sekali saat musim pemilu tiba. Setelah kursi kekuasaan diraih, rakyat kembali menjadi penonton yang gigit jari di pinggir jalan. Kebijakan yang lahir dari politik pincang ini tidak akan pernah berpihak pada perut rakyat yang lapar, melainkan pada syahwat kekuasaan yang tak pernah kenyang.

Pas mau pemilu, datang kelen pasang muka paling iba, macam paling peduli sama nasib rakyat. Begitu sudah duduk di kursi empuk, jangankan bela rakyat, menengok ke bawah pun kelen malas. Jangan sampai rakyat hilang sabar ya, sekali “gas”, rata semua sandiwara kelen itu!

Sebagai bangsa, kita tidak boleh terus-menerus diam membiarkan negeri ini membusuk dari dalam. Menjadi “Negeri Para Koruptor” bukanlah takdir sejarah kita. Hukum harus dikembalikan pada khitahnya sebagai panglima tertinggi, bukan sebagai komoditas atau alat negosiasi politik praktis. Perang satwa antarlembaga harus dihentikan dengan reformasi total yang radikal dan tanpa kompromi.

Intinya, berhentilah kelen bersandiwara seolah-olah paling suci mengurus negara ini. Rakyat sudah capek menengok kelakuan kelen yang sibuk memoles muka di media tapi tangan di bawah meja sibuk meraba duit negara.

Macam orang Medan bilang, “Udah pas-an kali kurasa gaya kelen itu, tapi kalau isi otak dan kelakuan cuma mau merampok darah rakyat, kelaut aja kelen semua! Jangan sampai rakyat hilang sabar dan membalikkan meja kalian. Ingat, di atas langit masih ada langit, dan di atas kursi empuk kelen itu, ada jutaan doa orang tertindas yang siap meruntuhkan kekuasaan kelen. Camkan itu!

 

Sudut Metropolitan,

Jumat, 10 Juli 2026

Penulis: Jurnalis