ANAKMEDANBUNG.com | Oleh: Muhammad Joni.
Jangan baca setengah babak, anda rugi banyak. Ada kalimat-kalimat yang jika diucapkan pejabat publik, ibarat puntung rokok dilempar ke ladang kering.
Sekali jatuh, api membesar, merembet, dan membakar fondasi yang tidak seharusnya disentuh.
Dan pekan ini, Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin menyalakan api itu.
Bukan api kecil.
Tapi nyala berbahaya tepat di jantung bangunan negara hukum.
BABAK I – Ketika Seorang Menteri Menendang Gerbang MK
Dalam rapat dengan Komisi X DPR (13/11/2025), Menkes BGS mengucapkan kalimat yang seakan keluar dari naskah distopia: “DPR ada wakil di MK tiga, tolong diimbau…”
Kalimat yang seharusnya tidak pernah dibuat, tidak pernah dipikirkan, dan tidak pernah dibocorkan dari otak seorang pejabat negara.
BGS tidak hanya salah bicara.Dia menusuk garis merah konstitusi dengan kepolosan yang menakutkan.
Dia meminta DPR mengintervensi Mahkamah Konstitusi.
Secara terbuka. Tanpa ragu. Tanpa merasa itu tindakan gelap yang memalukan.
Ini bukan blunder.
Ini bukan selip lidah.
Ini serangan verbal terhadap independensi kekuasaan kehakiman.
BABAK II – Kebodohan yang Berbahaya
Di negara hukum, judicial independence itu suci.
Bukan simbol.
Bukan jargon.
Tapi pagar hidup yang melindungi rakyat dari kesewenangan kekuasaan.
BGS merobek pagar itu hanya dengan satu kalimat.
Ia menganggap hakim MK masih “wakil DPR”.
Ia menganggap DPR bisa “mengimbau” hakim.
Ia menganggap MK itu semacam bidak politik yang menunggu isyarat dari Senayan.
Cara pikir seperti ini bukan sekadar dangkal.
Ini mengkhianati logika bernegara.
Hakim MK, begitu diangkat, meninggalkan identitas lembaga pengusulnya.
Mereka bukan orang DPR, Presiden, atau MA.
Mereka milik konstitusi.
Titah mereka berdiri di atas semua kepentingan.
Ketika seorang menteri menganggap hakim bisa ditelpon, diarahkan, “dibantu”—itulah momen ketika republik harus ketakutan.
BABAK III – Menyeret DPR ke Jurang yang Tidak Seharusnya
Yang lebih ironis: BGS tidak sadar bahwa ia sedang menjerumuskan DPR ke ruang gelap.
Jika DPR menuruti permintaan itu? Habis sudah marwahnya.
DPR bukanlah lembaga yang boleh dicurigai mengarahkan hakim.
DPR tidak boleh berperan sebagai operator di balik layar MK.
Begitu DPR memasuki ruang intervensi, hancur reputasinya, tercoreng sejarahnya.
Dan semuanya dimulai dari satu kalimat sembrono seorang menteri.
BABAK IV – Keluhan Menkes: Potret Ketidaktahuan yang Mengancam
BGS mengeluh bahwa UU Kesehatan sering digugat ke MK.
Ia seakan menganggap judicial review sebagai teror, bukan mekanisme kontrol rakyat.
Ini logika kekuasaan, bukan logika negara hukum.
UU digugat karena UU itu bermasalah. Digugat karena prosesnya cacat.
Digugat karena substansinya goyah. Digugat karena masyarakat melihat bahaya di dalamnya.
Bukan karena rakyat ingin menghambat pemerintah. Tapi karena rakyat ingin negara tetap di rel konstitusi.
Menkes boleh tidak paham pasal. Tapi dia tidak boleh tidak paham batas kewenangan.
BABAK V – Ancaman yang Tidak Boleh Dianggap Remeh
Jangan salah. Kalimat BGS bukan sekadar buruk. Ia membangun preseden mematikan:
Jika menteri boleh minta hakim “diimbau”, maka lembaga lain boleh minta hal yang sama, maka putusan MK kehilangan wibawa, maka konstitusi kehilangan makna.
Republik runtuh perlahan—bukan dengan kudeta, tapi dengan normalisasi intervensi.
Ini bukan dunia fiksi mazhab Grishamian. Ini bahaya nyata.
BABAK VI – Garis yang Tidak Boleh Dilintasi
Pemerataan dokter spesialis itu penting.
Tetapi tidak ada program sebesar apa pun yang boleh menjustifikasi intervensi terhadap peradilan konstitusi.
BGS harus tahu: Perbaikan kebijakan adalah tugasnya. Perbaikan UU adalah tugas pembentuk UU.
Pembelaan di pengadilan adalah tugas jaksa pemerintah. Tapi mengatur hakim MK?
Itu bukan domainnya. Tidak sah. Tidak patut. Tidak boleh diucapkan.
Dan tidak boleh dibiarkan.
BABAK VII – Peringatan Terakhir untuk Negara
Presiden harus berhati-hati. DPR harus menjaga integritasnya.
Publik harus bersuara keras.
Independensi MK bukan milik sembilan hakim itu.
Independensi MK adalah jaminan bahwa rakyat tidak dikuasai kekuasaan absolut.
Jika Menkes terganggu oleh gugatan, itu bukan salah MK. Itu sinyal keras bahwa UU Kesehatannya rapuh dan perlu dibongkar total.
EPILOG – Demi Republik yang Tidak Tergelincir
Negara hukum itu berdiri karena tiga cabang kekuasaan berdiri tegak, saling menjaga jarak, saling menghormati wilayah masing-masing.
Ketika menteri mencoba menjarah wilayah yudikatif, kita sedang berdiri di atas garis licin yang mengarah ke otoritarianisme.
Karena itu saya tegaskan—tanpa tedeng aling-aling: Urusan konstitusi bukan urusan Menkes. Menkes tidak boleh menyentuh hakim MK. Tidak boleh “mengimbau”. Tidak boleh “meminta tolong”.
Tidak boleh berfantasi bahwa hakim bisa diarahkan. Itu intervensi. Itu pelanggaran. Itu bahaya.
Dengan tegaknya independensi MK, tegak pula republik ini.
Dan demi keselamatan konstitusi, Menkes BGS harus berhenti mengacau, berhenti menyeret DPR, dan berhenti menganiaya konstitusi dengan ucapan keliru yang membakar negara hukum. BGS berhenti.
Tabik.
Muhammad Joni, Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI), Sekjen PP IKA USU.