ANAKMEDANBUNG.COMOleh: Hendra J Kede, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat R
Menteri PAN-RB Ak3an Bubarkan Dewan Pers, Komisi Informasi, dan Komisi Penyiaran?
Oleh: Hendra J Kede, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat R
Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah akan membubarkan sejumlah lembaga negara atas alasan merampingkan birokrasi.
Lembaga negara yang dimaksud nampaknya lembaga independen yang dibentuk dengan Undang-Undang (UU) dan masuk kelompok Lembaga Negara Non Struktural (LNS).
Menurut Menteri PAN-RB, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) saja punya tiga lembaga yang dibentuk UU, dan ini sedang dikaji untuk dibubarkan.
Sekadar informasi, Indonesia punya banyak LNS yang dibentuk UU, di antaranya: KPK, KPU, Bawaslu, Komisi Informasi, Komisi Penyiaran, Dewan Pers, dan lain sebagainya.
Sepanjang pengetahuan penulis, Kominfo memang memiliki tiga lembaga kuasi independen yang dibentuk melalui UU dan masuk ke dalam kelompok LNS.
Lembaga kuasi independen? Ya, lembaga tersebut memiliki independensi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai amanah UU tanpa dapat diintervensi oleh Kementerian Kominfo. Namun demikian, dukungan kesekretariatan, SDM sekretariat, dan dukungan keuangan dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Sekretariatnya dipimpin pejabat struktural eselon II yang disebut Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan Menteri.
Sementara Komisionernya dipilih melalui proses seleksi terbuka untuk periode jabatan tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Ketiga lembaga kuasi independen Kominfo yang dibentuk UU itu:
Dewan Pers yang bertugas untuk menjamin dan mengawal kemerdekaan pers sebagai pilar keempat demokrasi berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang bertugas sebagai pengawas penyiaran Indonesia (televisi maupun radio) yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
Komisi Informasi yang bertugas memastikan seluruh Badan Publik (pusat dan daerah) dikelola dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan memastikan Hak Asasi dan Hak Konstitusional masyarakat atas informasi dipenuhi.
Sebagai informasi tambahan, dua lembaga di antaranya, proses pengisian Komisioner melalui proses fit and proper test di Komisi I DPR RI sebelum ditetapkan dengan Kepres (KI Pusat dan KPI) dan juga ada di tingkat provinsi. Sementara Dewan Pers tanpa melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR dan juga tidak ada di tingkat provinsi.
Penulis tidak tahu, mana di antara ketiga lembaga di atas yang sedang disasar untuk dibubarkan oleh Menteri PAN-RB: Semuanya, salah satu di antaranya, atau salah dua di antaranya.
Atau ada lembaga lain di lingkungan Kementerian Kominfo yang dibentuk UU selain ketiga lembaga di atas yang menjadi sasaran pembubaran Menteri PAN-RB yang penulis tidak ketahui? Kalau memang ada, maafkanlah penulis yang kurang pengetahuan ini dan sudah berpikir yang bukan-bukan.
Namun ada tiga pertanyaan dalam diri penulis jika memang sasarannya adalah lembaga yang penulis jelaskan di atas.(*)