ANAKMEDANBUNG.com | Bencana Sumatera sudah melampaui batas wajar. Air bah menelan permukiman, kayu gelondongan menerjang seperti peluru alam, warga mengungsi tanpa pegangan, dan korban terus bertambah.
Di tengah situasi seberat ini, BNPB masih sibuk menenun narasi: “belum masuk kategori bencana nasional”.
Narasi semacam itu tidak hanya dingi—tapi berbahaya.
Karena narasi membuat negara tampak hadir,
padahal tindakan di lapangan masih tertinggal jauh dari akibat banjir bandang skala Sumatera yang diincar status rentan bahaya alam.
Di banyak titik banjir, rakyat bergerak duluan.
Swadaya rakyat menjadi tameng dan bantuan nyata pertama, padahal itu seharusnya tugas negara, tupoksi BNPB. Alat berat minim, koordinasi lemah, bahan bakar kurang lancar, bantuan swadaya ada walau lambat datang, dan warga terjebak dalam ruang vakum antara harapan dan kenyataan. Berhari-hari di ambang batas psikologis. Semangat dan public trust jadi taruhan, harga sosialnya mahal.
BNPB jangan bersembunyi di balik terminologi.
Bencana tidak menunggu input data, klasifikasi, atau kajian lintas deputi.
Bencana bergerak dengan kecepatan air bah — dan negara harus bergerak lebih cepat dari itu.
Ketika bencana lintas kabupaten, lintas provinsi, dan nyaris lintas kemampuan daerah, apa lagi yang ditunggu? Status nasional itu bukan simbol; itu pintu pembuka kekuatan tanggap darurat penuh sjala kekuatan negara. Menundanya bantuan sama saja membiarkan rakyat berenang dalam ketidakpastian.
BNPB memegang mandat besar: melindungi segenap bangsa.
Itu bukan slogan.
Itu tugas konstitusional.
Maka berhentilah menjadi penafsir keadaan. Jadilah penggerak keadaan.
Rakyat tidak butuh penjelasan. Rakyat butuh kehadiran. Rakyat butuh percepatan.
Rakyat butuh negara yang bekerja, bukan negara yang berwacana.
Ingat BNPB: Banjir tidak pernah terlambat datang.
Karena itu, negara tidak boleh terlambat bertindak.
Ayo BNPB. Cepat Giat Gubsu.
(Muhammad Joni, Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara)