ANAKMEDANBUNG.com : Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) temukan data manipulasi inflasi sejumlah pemerintah daerah (Pemda) demi mengejar insentif. Tapi, Sri Mulyani tidak memperinci daerah mana saja yang memanipulasi data inflasi tersebut.
“Saya sudah cek sama Pak Tito (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian). Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi,” kata Sri Mulyani di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (4/10/2024).
Menkeu menyatakan, data inflasi harus akurat dan kredibel. Dia menuturkan, penghargaan atau reward yang diberikan pemerintah pusat untuk upaya menekan inflasi jangan sampai menciptakan tindakan penyimpangan.
Kemenkeu, Kemendagri dan Badan Pusat Statistik (BPS) berkomitmen untuk menjaga keakuratan data data inflasi di Indonesia.
“Untuk reward harus betul-betul berasal dari achievement karena memang tingkat harga stabil dan baik,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, para kepala daerah punya modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi agar tetap rendah di wilayah yang dipimpinnya.
Tito menjelaskan bahwa selama ini dirinya menerapkan hukuman bagi kepala daerah yang terbukti gagal kendalikan inflasi
Terburuk, dia akan memecat penjabat kepala daerah yang gagal kendalikan inflasi. Sebaliknya, juga terdapat penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil mengendalikan inflasi.
Setiap tiga bulan, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan insentif sekitar Rp6 miliar—10 miliar ke pemerintahan daerah yang terbukti berhasil kendalikan inflasi.
“Karena itu, banyak kepala daerah yang punya taktik licik untuk membuat angka inflasi tetap rendah. Salah satu modusnya, kepala daerah mendatangi kantor lembaga pengumpul data inflasi yaitu BPS,” kata Tito. (amb)